Selama periode 1865-1940 desa-desa hutan di Kresidenan Rembang mengalami transformasi sosial ekonomi yang cukup mendasar. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan politik kehutanan yang berdampak luas pada perkembangan masyarakat desa hutan. Kebijakan Kehutanan selama periode ini kurang mengakomodasi kepentingan penduduk dan menutup akses mereka terhadap sumber daya hutan. Dikeluarkannya peraturan kehutanan yang bar pada 1865 membawa implikasi luas bagi perekonomian desa hutan yang bertumpu pada sumber daya hutan. Hutan yang sebelumnya menjadi milik bersama (gemeen eigendom) dibawah pranata dan nilai-nilai tradisi dikuasai oleh negara dibawah hukum positif. Hutan jati yang semula menjadi milik komunal berubah fungsinya menjadi komoditas yang dikuasai oleh kekuatan asing. Deforestasi hutan jati yang berlangsung selama periode 1865-1940 telah mengubah wajah ekologi desa-desa hutan di Keresidenan Rembang. Ketika peluang dan kesempatan ekonomi sulit didapat, dan ketika lingkungan hutan mengalami degradasi yang hebat, satu-satunya cara yang dilakukan untuk bertahan hidup adalah kembali ke hutan.