UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 menjelaskan tentang cagar budaya. Cagar budayaadalah warisan budya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya, karena memiliki nilai …
PEDOMAN PENGUSULAN DAN PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA Pedoman ini berisi informasi kepada pemerintah, masyarakat dan pihak pemerhati terkait tentang prosedur dan persyaratan pengusulan untuk tiga daftar warisan budaya takbenda di bawah Konvensi 2003 UNESCO. Pedoman ini menerangkan tentang hak, kewajiban dan sanksi bagi unsur budaya yang terinskripsi dibawah Konvensi 2003. Selain itu ped…
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 78 tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage (Konvensi untuk perlindungan warisan budaya takbenda). Didalam buku ini juga terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang pedoman fasilitasi organisasi kemasyarakatan bi…
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2012 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2012 ini tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam. Peraturan ini memuat beberapa bab meliputi (Bab I) Ketentuan Umum; (Bab II) Pelaksanaan Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; (Bab III) Penyerahan Daftar Judul Karya Cetak, Karya Rekam, Dan Karya Rekam Film Ce…
BUKU PELAJARAN PENGETAHUAN PERKANTORAN BUKU III Buku Pengetahuan Perkantoran ini disusun dengan pengertian bahwa tujuan pemberian pengetahuan dalam rangka Latihan Pra Jabatan ini tidak untuk menghasilkan tenaga-tenaga ahli atau spesialis terapi untuk mempersiapkan seseorang agar mengetahui secara mendasar seluk beluk kegiatan kantor sehingga tidak akan mengakibatkan adanya rasa canggung mengha…
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2013 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan. Dalam peraturan ini terdapat 10 pasal, diantaranya Pasal 1 (1) Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan; (2) Laporan Harta Kekayaan Pe…
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA JILID II EDISI KETIGA Buku ini merupakan penyempurnaan dari buku SANRI terbitan pertama (1987). Isi buku ini lebih diperluas meliputi hampir semua aspek administrasi negara Republik Indonesia, sehingga lebih menggambarkan keadaan yang senyatanya sesuai dengan perkembangan sekarang. Buku ini secara deskriptif menggambarkan sistem administrasi negara…
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1990 Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 mengatur tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam. Setiap penerbit yang berada diwilayah negara republik Indonesia wajib menyerahkan 2(dua) buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional, dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah di i…
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 1999 berisi Pelaksanaan Serah-Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter. Didalam peraturan ini terdapat beberapa bab di dalamnya meliputi (Bab I) Ketentuan Umum; (Bab II) Tujuan; (Bab III) Tata Cara Pelaksanaan Serah-Simpan Karya Rekam Film…
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1991 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 70 tahun 1991 berisi tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam. Setiap penerbit dan pengusaha rekaman yang berada diwilayah negara Republik Indonesia, wajib menyerahkan 2(dua) buah cetakan dan sebuah rekaman dari setiap judul…