Disebutkan bahwa pada jaman dahulu kala Pulau Jawa dalam keadaan sangat sepi dan goyah. itulah yang membuat Sanghyang Permana bersama Batari Pramiswari melakukan yoga di Pulau Jawa, yang kemudian tempat beliau melakukan yoga tersebut dinamakan Medang hingga sekarang. Ia memerintahkan Hyang Wisnu dan Hyang Brahma menciptakan manusia yang dibuat dari tanah liat sebagai penghuni Pulau Jawa. Setela…
KALIMANTAN BARAT DALAM ANGKA 1986 Publikasi Kalimantan Barat dalam Angka 1986 ini merupakan lanjutan dari publikasi tahun-tahun sebelumnya. Penyajian dan penyusunan table-tabel tidak jauh berbeda dari penerbitan sebelumnya. Berbagai table yang disajikan, misalnya persentase luas daerah Perkembangan Desa menurut golongan jumlah penduduk; proyeksi penduduk menurut golongan umur, 1975-1986. Publi…
UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1999 Mengingat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah-Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta adanya kebutuhan dan aspirasi masya…
KEBIJAKSANAAN UMUM POKOK-POKOK PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 16 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN APBN Pokok – Pokok Penyempurnaannya meliputi Penghapusan, Desentralisasi Kewenangan, Profesionalisme, Transparasi, Penyederhanaan Prosedur, Pembinaan Koperasi dan Pengusaha, Golongan Ekonomi Lemah (GEL), Penghematan Dana APBN, Peningkatan Penerimaan Pajak, Percepatan Proses Penyelesaia…
HIMPUNAN PERATURAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2004 Buku ini berisi tentang keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.08/PW.007/MKP/2004 tentang Penetapan Situs Prasasti Batutulis dan Situs Purwakalij yang Berlokasi di Wilayah Bogor, Propinsi Jawa Barat Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs Atau Kawasan yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992. D…
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1991 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 1991 berisi tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang serah-simpan karya cetak dan karya rekam. Setiap penerbit dan pengusaha rekaman yang berada di wilayah negara Republik Indonesia wajib menyerahkan 2(dua) buah cetakan dan sebuah rekaman dari setiap judul kar…
KATALOG INDUK DAERAH KALIMANTAN BARAT Penerbitan Katalog Induk Daerah Kalimantan Barat (KID-KB) ini diarahkan memuat bidang-bidang ilmu sosial, ilmu murni dan teknologi (ilmu terapan). Entri setiap judul dibuatkan dibawah pengarang, dengan menggunakan peraturan-peraturan katalogisasi Anglo American Cataloging Rules (AACR2). Tujuan KID-KB diterbitkan sesuai fungsinya menjadi alat penelusuran …
PANDUAN PENANGANAN KRISIS INDUSTRI PARIWISATA (CRISIS GUIDELINES FOR THE TOURISM INDUSTRY Merespon suatu krisis pariwisata dengan cepat, diperlukan semangat solidaritas, fleksibilitas dan keahlian. Untuk maksud tersebut WTO lalu membentuk Crisis Action Team yang terdiri dari 11 pakar terkemuka di dunia di bidang-bidang komunikasi, pemasaran, promosi dan keamanan yang kesemuanya telah berpenga…
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 mengatur tentang pelaksanaan serah-simpan dan pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter. Karya rekam film ceritera atau film dokumenter pada dasarnya merupakan salah satu karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa dan karsa manusia serta mempunyai pe…
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1990 Undang-undang republik Indonesia nomor 4 tahun 1990 berisi tentang serah-simpan karya cetak dan karya rekam. Setiap penerbit dan pengusaha rekaman yang berada di wilayah negara Republik Indonesia, wajib menyerahkan 2(dua) buah cetakan dan sebuah rekaman dari setiap judul karya cetak dan rekam yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional, dan…