Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2016 menjelaskan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016. Dalam peraturan ini, didalamnya terdapat 5 (lima) pasal antara lain : Pasal 1(1) Sebagian urusan pemerintahan bidang pendidikan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam penyelenggar…
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 39 Tahun 2010 menjelaskan tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam peraturan ini, didalamnya terdapat 4 (empat) pasal yang meliputi : Pasal 1(1) Jadwal retensi arsip kepegawaian dan keuangan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyusutan arsip kepegawaian dan keuangan d…
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 45 Tahun 2016 menjelaskan tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam peraturan ini, didalamnya terdapat 4 (empat) pasal yang meliputi : Pasal 1(1) Jadwal retensi arsip substantif dan fasilitatif yang selanjutnya disebut Jadwal Retensi Arsip digunakan sebagai pedoman dalam…
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan tentang Kompetensi Teknis Jabatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Dalam peraturan ini, didalamnya terdapat 4 (empat) pasal yang meliputi : Pasal 1 Kompetensi Teknis Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut komp…
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 menjelaskan tentang Buku Teks Pelajaran Dan Buku Panduan Guru Kurikulum 2013 Kelompok Peminatan Pendidikan Menengah Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran. Dalam peraturan ini, didalamnya terdapat 3 (tiga) pasal dan 6 (enam) lampiran. Adapun ketiga pasal tersebut meliputi: Pasal 1(1) Buk…
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 menjelaskan tentang Standar Kompetensi Khusus Ahli Cagar Budaya. Dalam peraturan ini, didalamnya terdapat 2 (dua) pasal dan 1 (satu) lampiran mengenai Standar Kompetensi Khusus Ahli Cagar Budaya. Adapun kedua pasal tersebut meliputi: Pasal 1(1) Standar Kompetensi Khusus Ahli Cagar Budaya merupakan ukuran kemampuan…
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 menjelaskan tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis. Dalam peraturan ini, didalamnya terdapat 8 (delapan) pasal diantaranya berbunyi : Pasal 1 (1) Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidik…
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Didalam Peraturan Mendikbud ini isinya diantaranya Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496…
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 menjelaskan tentang Program Indonesia Pintar. Dalam peraturan ini, didalamnya terdapat 18 (delapan belas) pasal yang meliputi: Pasal 1(1) Program Indonesia Pintar, untuk selanjutnya disebut PIP, adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau k…
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 menjelaskan tentang Uji Kompetensi Guru Atau Pendidik Lainnya Dan Tenaga Kependidikan. Dalam peraturan ini, didalamnya terdapat 8 (delapan) pasal diantaranya berbunyi : Pasal 1 (1) Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta d…