Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 103 Tahun 2013 menjelaskan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014. Dalam peraturan ini, didalamnya terdapat 5 (lima) pasal dan 1 (satu) lampiran. Adapun kelima pasal tersebut diantaranya: Pasal 1 (1) Urusan pemerintahan bidang pendidikan yang di…
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 51 Tahun 2014 menjelaskan tentang Buku Teks Pelajaran Dan Buku Panduan Guru Untuk Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah. Dalam peraturan ini, didalamnya terdapat 2 (dua) pasal dan II Lampiran. Adapun kedua pasal yang dimaksud meliputi : Pasal 1 (1) Menetapkan buku teks pelajaran sebagai buku siswa dan buku panduan guru untuk Pendidikan Das…
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 55 Tahun 2014 menjelaskan tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru Di Sekolah. Dalam peraturan ini, didalamnya terdapat 8 (delapan) pasal yang meliputi : Pasal 1 Setiap sekolah sekolah menyelenggarakan masa orientasi peserta didik bagi peserta didik baru selama jam belajar di sekolah pada minggu pertama masuk sekolah selama 3 (tiga) sampai d…
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 61 Tahun 2014 menjelaskan tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah. Dalam peraturan ini, didalamnya terdapat 7 (tujuh) pasal dan 1 (satu) lampiran. Adapun ketujuh pasal tersebut diantaranya: Pasal 1Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan : (1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang s…
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 64 Tahun 2015 menjelaskan tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah. Dalam peraturan ini, didalamnya terdapat 8 (delapan) pasal. Kedelapan pasal tersebut diantaranya: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: (1) Sekolah adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah …
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2015 m7enjelaskan tentang Pelimpahan Sebagai Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017. Dalam peraturan ini, didalamnya terdapat 5 (lima) pasal. Kelima pasal tersebut diantaranya: Pasal 1 (1) Urusan pemerintahan bidang pendidikan yang dilimpahkan kepada gubernur dalam…
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2017 menjelaskan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pejabat Penilai Dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam peraturan ini, didalamnya terdapat II (dua) pasal dan 1 (satu) lampiran. Adapun kedua p…
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2017 menjelaskan tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan. Dalam peraturan ini, didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) pasal. Kedua puluh empat pasal tersebut diantaranya: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: (1) Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan…
Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5/VIII/PB/2014 Nomor 05/SKB/MENPAN,RB/VIII/2014 Nomor 14/PBM/2014 menjelaskan tentang Penempatan Guru Pegawai Negeri Sipil Di Sekolah/Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat. Dalam peraturan ini…
Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya adalah jumlah dan jenjang jabatan fungsional Pamong Budaya yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Ped…